Gaji di Bawah Upah Minimum Karena Bergantung Pendapatan Perusahaan?

Pertanyaan :

Gaji di Bawah Upah Minimum Karena Bergantung Pendapatan Perusahaan?

Apakah boleh perusahaan memberikan gaji di bawah UMR jika pendapatan perusahaan menurun? Misalnya bulan Januari dan Februari bisa memberikan sesuai UMR karena pendapatan stabil, tetapi di bulan Maret karena pendapatan turun, perusahaan hanya bisa memberikan gaji 80% dari UMR. Kemudian April bisa sesuai UMR lagi tetapi bulan berikutnya bisa saja turun lagi tergantung pendapatan perusahaan. Mohon informasinya. Terima kasih.

Jawaban :

Intisari:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) pada prinsip telah mengatur bahwa pengusaha dilarang memberikan upah di bawah upah minimum. Akan tetapi, pengusaha diperbolehkan menangguhkan pembayaran upah minimum. Penangguhan ditetapkan oleh gubernuruntuk jangka waktu paling lama 12 bulan. Setelah berakhirnya izin penangguhan, maka pengusaha wajib melaksanakan ketentuan upah minimum yang baru.

Apabila perusahaan memberikan upah sesuai pendapatan, tentunya melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan pengupahan.

Perusahaan yang membayar upah di bawah upah minimum akan dikenakan sanksi penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta.

Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.

Ulasan:

Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) pada prinsipnya telah mengatur bahwapengusaha dilarang memberikan upah di bawah upah minimum.

Kemudian Pasal 91 UU Ketenagakerjaan mempertegas dengan menyebutkan bahwapengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal kesepakatan antara pengusaha dan pekerja lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Intinya, kesepakatan mengenai pengupahan antara pekerja/buruh dengan pengusaha tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang telah ditetapkan, biasanya ketentuan pengupahan ditetapkan dalam sebuah keputusan gubernur di masing-masing Propinsi yang dijadikan acuan dalam penentuan pemberian upah minimum bagi pekerja/buruh.

Walaupun pengusaha tidak diperbolehkan membayar upah di bawah upah minimum,tetapi pengusaha diperbolehkan menangguhkan pembayaran upah minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan.

Penangguhan upah itu sendiri diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum(“Kepmenaker 231/2003”).

Permohonan penangguhan harus memenuhi syarat sebagai berikut:[1]

  1. Permohonan penangguhan harus diajukan kepada gubernur melalui instansi ketenagakerjaan yang bertanggung jawab di Propinsi.
  2. Permohonan penangguhan didasarkan atas kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat.

Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum harus disertai dengan:[2]

  1. naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan;
  2. laporan keuangan perusahaan yang terdiri, dari neraca, perhitungan rugi/laba beserta penjelasan-penjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir;
  3. salinan akte pendirian perusahaan;
  4. data upah menurut jabatan pekerja/buruh;
  5. jumlah pekerja/buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum;
  6. perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun terakhir, serta rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan datang;

Jika perusahaan berbadan hukum, laporan keuangan perusahaannya harus sudah diaudit oleh akuntan publik.[3]

Penangguhan ditetapkan oleh gubernur untuk jangka waktu paling lama 12 bulan.[4]

Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan:[5]

  1. membayar upah minimum sesuai upah minimum yang lama, atau;
  2. membayar upah minimum lebih tinggi dari upah minimum lama tetapi lebih rendah dari upah minimum baru, atau;
  3. menaikkan upah minimum secara bertahap.

Setelah berakhirnya izin penangguhan, maka pengusaha wajib melaksanakan ketentuan upah minimum yang baru.[6]

Apabila perusahaan memberikan upah sesuai pendapatan, tentunya melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan pengupahan yang sudah ditetapkan sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Perusahaan yang membayar upah di bawah upah minimum akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta.[7]

Apabila perusahaan memberikan upah misalnya seperti yang dijelaskan Saudara yaitu sekitar 80 % dari upah minimum, maka sisa yang belum dibayar dapat dituntut oleh pekerja/buruh melalui perselisihan hak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (“UU PPHI”).

Yang dimaksud dengan perselisihan hak berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU PPHI adalah:

“Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”.

Lebih lanjut, Anda dapat membaca artikel Langkah Hukum Jika Pengusaha Tidak Bayar Upah.

Demikian jawaban ini kami sampaikan, terima kasih.

Dasar hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan;
  3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

[1] Pasal 3 Kepmenaker 231/2003

[2] Pasal 4 ayat (1) Kepmenaker 231/2003

[3] Pasal 4 ayat (2) Kepmenaker 231/2003

[4] Pasal 5 ayat (1) Kepmenaker 231/2003

[5] Pasal 5 ayat (2) Kepmenaker 231/2003

[6] Pasal 5 ayat (3) Kepmenaker 231/2003

[7] Pasal 185 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan