LBH PAHAM Kecewa Demo Dituduh Ditunggangi Kepentingan Politik

Para pengacara yang tergabung dalam lembaga bantuan hukum (LBH) Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) Indonesia, menyampaikan kekecewaannya dengan statemen yang disampaikan oleh Presiden tentang aksi 4 November kemarin. Menurut Rozaq Asyhari (5/11) pidato Presiden yang menyatakan demo ditunggangi kepentingan politik itu tidak berdasar.

“Kita semua yang turun ini para lawyer, ada juga perwakilan dari 24 cabang yang sengaja ikut aksi ke Jakarta. Tentunya kita sangat memahami persoalan ini, dan kenapa memutuskan untuk ikut aksi. Terus terang kami kecewa dikatakan ditunggangi kepentingan politik. Karena kami hanya mendorong penegakan hukum saja,” kata Sekjend LBH PAHAM Indonesia ini dalam rilisnya, Ahad (6/11).

Lebih lanjut Rozaq membandingkan penanganan kasus Basuki Tjahaya Purnama dengan AH di Solo. Kasus yang sama terjadi di Jawa Tengah, juga mengenai penistaan Alquran. Kejadiannya tanggal 31 November pukul 03.00 WIB, aparat memprosesnya dengan sedemikian cepat, tidak lebih dari 38 jam.

“Sehingga tanggal 1 pukul 17.00 WIB yang bersangkutan sudah dijadikan tersangka dan ditahan. Lantas kenapa yang di Jakarta bisa sampai sebulan lebih, padahal perkara ini membawa keresahan masyarakat.” papar pengacara publik dari PAHAM Indonesia tersebut.

Kemudian Rozaq Asyhari mempertanyakan sumber informasi yang menyimpulkan bahwa aksi ditunggangi kepentingan politik. Saat menyampaikan pidatonya, Presiden terlihat membaca teks, saya rasa beliau perlu mengecek kembali sumber informasi yang didapatnya.

“Setidaknya Presiden memiliki second opinion mengenai analisa kondisi masyarakat muslim yang terus bergerak,” papar kandidat doktor dari Fakultas Hukum UI tersebut.

Menurut Rozaq seharusnya Presiden bisa melakukan kroscek informasi dengan menemui para pengunjuk rasa yang datang ke Istana. Unjuk rasa tersebut dianggap saat yang tepat untuk melakukan tabayun atau klarifikasi dengan Jokowi bisa menemui para ulama, habaib dan ustaz yang datang ke Istana.

“Informasi yang beliau terima bisa langsung di kroscek saat itu,” Jelas pegiat hak asasi manusia tersebut. “Lebih baik lagi jika Presiden Jokowi sekalian membuka siapa sebenarnya yang dimaksud dalam pernyataannya, sehingga tidak malah menambah kompleks persoalan ini,” tegasnya.

 

REPUBLIKA.CO.ID

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan