Rendahnya Literasi Hukum Masih Jadi Tantangan, TADA 2026 Latih Masyarakat Susun Strategi Advokasi dari Kasus Nyata

Rendahnya Literasi Hukum Masih Jadi Tantangan, TADA 2026 Latih Masyarakat Susun Strategi Advokasi dari Kasus Nyata
Malang, 14 Mei 2026
— Rendahnya literasi hukum di tengah masyarakat Indonesia masih menjadi persoalan serius dalam mewujudkan keadilan yang merata. Dalam banyak kasus, masyarakat kerap berada pada posisi rentan, bukan karena tidak memiliki hak, tetapi karena tidak memahami cara mempertahankan dan memperjuangkannya.

Fenomena ini mendorong PAHAM Indonesia Cabang Malang untuk menghadirkan pendekatan edukasi hukum yang lebih aplikatif melalui Training Advokasi Dasar (TADA) Batch V 2026 yang digelar di Yayasan Asy Syafaat, Kota Malang, Kamis (14/5).

Mengangkat tema “Berani Bersuara Membela Hak dengan Cerdas dan Beretika”, kegiatan ini tidak hanya berfokus pada pemahaman konsep hukum, tetapi juga menekankan pada kemampuan praktis dalam menyusun strategi advokasi berbasis persoalan nyata.

Berbeda dengan pelatihan hukum pada umumnya yang cenderung teoritis, TADA 2026 dirancang dengan pendekatan partisipatif. Peserta dilibatkan langsung dalam sesi Focus Group Discussion (FGD) untuk membedah studi kasus, merumuskan langkah advokasi, hingga mempresentasikan solusi yang relevan dengan kondisi di lapangan.

Pendekatan ini dinilai penting untuk menjawab kesenjangan antara teori hukum dan praktik yang selama ini menjadi kendala utama di masyarakat.

“Masalah terbesar bukan hanya pada ketidaktahuan hukum, tetapi pada ketidakmampuan masyarakat menerjemahkan hukum menjadi langkah nyata. Di sinilah advokasi menjadi keterampilan penting yang perlu dimiliki publik,” ujar perwakilan penyelenggara.

Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa hingga masyarakat umum. Antusiasme terlihat dari tingginya partisipasi dalam diskusi kelompok, di mana peserta aktif mengidentifikasi akar masalah, menyusun strategi, dan menawarkan solusi berbasis pendekatan hukum.

Selain pelatihan, PAHAM Indonesia juga memperkenalkan inisiatif berkelanjutan melalui program “Sinau Advokasi”, yaitu forum diskusi publik yang secara rutin membahas isu-isu hukum aktual secara terbuka dan inklusif.

Program ini diharapkan dapat menjadi ruang belajar alternatif bagi masyarakat untuk memahami dinamika hukum secara lebih kritis sekaligus membangun keberanian dalam menyuarakan hak.

Lebih jauh, PAHAM Indonesia membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk mahasiswa dan komunitas, dalam memperluas akses edukasi hukum di masyarakat.

“Kami ingin mendorong lahirnya lebih banyak individu yang tidak hanya sadar hukum, tetapi juga memiliki keberanian dan kapasitas untuk bertindak. Advokasi tidak boleh berhenti di ruang kelas, tetapi harus hidup di tengah masyarakat,” tambahnya.

Melalui TADA 2026, PAHAM Indonesia menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pendidikan hukum yang inklusif, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus berkontribusi dalam memperkuat fondasi keadilan sosial di Indonesia.